Ekonomi

UMP Jawa Barat akan Naik, Namun Buruh Ancam Gugat Ridwan Kamil

Ridawan Kami UMP Jawa BaratKenaikan UMP Jawa Barat akan menjadi dasar bagi penetapan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) di tahun 2020 mendatang. Adapun kenaikan UMP yang ditetapkan Pemprov sebesar 8,51 persen atau dari Rp 1.668.372,83 rupiah menjadi Rp 1.810.351,36 rupiah.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman membenarkan, bahwa Pemprov tengah menetapkan kenaikan UMK sebesar 8,51 persen di tahun 2020 mendatang.

“Kenaikan UMP untuk UMK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pemerintah daerah adalah pelaksana regulasi, apapun yang terjadi regulasi keputusan Pusat tentu harus dijalankan,” jelas Dadang Budiman.

Lanjut Dadang, secara regulasi angka UMP didapat dari penghitungan data inflasi nasional yang selanjutnya ditambah dengan nilai pertumbuhan ekonomi nasional, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPSRI).

Baca  CPNS 2019 Pemprov Jawa Barat, Syarat Bikin Bingung

Namun Buruh Ancam Gugat Ridwan Kamil Jika Aturan Pengupahan Diterapkan

Buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat mengancam akan melayangkan tuntutan ke Gubernur Ridwan Kamil secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika tetap bersikukuh memberlakukan PP 78 tahun 2015. Alasannya adalah aturan ketenagkerjaan yang baru tersebut dianggap menyengsarakan kelompok buruh.

Menurut Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana, keberadaan PP 78 tahun 2015 menyebabkan penurunan standar pengupahan yang telah disepakati dalam Undang-undang Ketenagagakerjaan Nomo 13 tahun 2003. Belum lagi sebut Dadan, adanya upah sektoral bagi industri garmen yang besarannya dibawah upah minimum kota (UMK).

“Dan kita menolak tegas ada surat edaran dari Kadisnaker, bahwa Gubernur tidak akan mengeluarkan SK upah minimum kabupaten kota. Ini adalah sebuah kemunduran yang sangat jauh, sebagaimana sebelum – sebelumnya upah minimum kabupaten kota adalah rujukan sebagai upah terendah dari kabupaten kota masing – masing. Karena upah minimum provinsi yang besarannya hanya Rp 1,8 juta, ini menjadi sebagai kemunduran yang sangat jauh,” kata Dadan di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu, 13 November 2019.

Baca  SPP untuk SMA dan SMK di Jabar Gratis Bukan Hanya Untuk Sekolah Negeri

Rencananya besaran upah minimun kabupaten kota jelas Dadan, akan dikembalikan kepada kesepakatan daerah dan bipartrit ditingkat perusahaan. Itu dianggap Dadan dianggap tambahan kemunduran dalam soal pengaturan pengupahan.

Buruh dari SPN Jawa Barat menyebutkan akan terus menggelar unjuk rasa untuk memprotes rencana pengupahan yang tidak masuk akal tersebut. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan perancangan langkah hukum.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close