FeaturedTeknologi

Jokowi Pangkas Pejabat Eselon III-IV, Diganti dengan Robot

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).

“Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong,” jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Mohon maaf, ada Eselon III dan IV yang akan kita pangkas mulai tahun depan,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan pemangkasan tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan birokrasi di pemerintahan di tengah kehadiran era disrupsi yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan.

Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta itu membuka kemungkinan untuk memperkerjakan kecerdasan buatan {artificial intelligent) alias robot untuk menggantikan posisi PNS yang terkena pemangkasan.

“Untuk apa? Agar terjadi kecepatan dalam memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat. Tapi pelan-pelan,” jelas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan wacana tersebut adalah mengalihkan pekerjaan bagi pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan.

Baca  Facebook Gandeng Ray-Ban Garap Kacamata Pintar

“Sekarang beberapa sudah didorong antara lain omnibus law untuk Cipta Kerja dan juga ada yang namanya OSS dan single map policy. Jadi salah satunya menggunakan AI di situ,” kata Airlangga.

Contohnya adalah petugas yang membuat izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, dengan kecerdasan buatan, IMB tak perlu lagi digunakan.

“Contoh, kita menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar,” terang dia.

Ia menuturkan, dengan diterapkannya sistem tersebut, para pengusaha yang hendak mengajukan perizinan tak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis.

“Jadi, kalau sudah memenuhi standar, bisa berproses dengan OSS (Online Single Submission). Sekarang kan, walaupun sudah ada OSS, masih ada intervensi ‘rekomendasi’. Sehingga nanti rekomendasi untuk Pertek dan lain-lain akan kita hilangkan. Sehingga orang untuk bangun gedung 2 lantai ‘tidak memerlukan IMB’,” imbuhnya.

Begitu juga dengan birokrasi dalam penerbitan izin usaha bagi UMKM. Dengan kecerdasan buatan, para pelaku UMKM bisa bebas dari birokrasi yang berlapis.

Baca  Tingkatkan Kapasitas Kemenkop Agar UMKM Terus Maju

“Terus di dalam omnibus law juga kita didorong kemudahan untuk UMKM. Ini termasuk untuk perizinan, selama ini kan perizinan diproses. Tapi usaha kecil-menengah bisa dengan registrasi saja dan ada penambahan bahwa untuk membuat bisnis itu tidak perlu. Kalau berdasarkan UU sekarang harus ada dua pihak, tetapi ke depan nanti cukup satu pihak saja,” pungkasnya.

Meski begitu, Airlangga belum mau membeberkan kapan pemerintah mulai memangkas birokrasi di pemerintah dengan kecerdasan buatan tersebut. Ia hanya berpesan agar menunggu programnya diluncurkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan rencana pemangkasan pejabat eselon di setiap kementerian/lembaga segera terlaksana. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas mengenai program cipta lapangan kerja di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan, upaya pemangkasan birokrasi dalam pemerintahan ini juga akan menjadi salah satu poin yang diusung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close