Pendidikan

Nadiem Akan Hapus Ujian Nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikabarkan sedang mempertimbangkan menghapus Ujian Nasional. Namun, Nadiem belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

“Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya,” ujat Nadiem di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Nadiem bercerita bahwa tenaga perawat Indonesia yang dikirim ke luar negeri diakui memiliki kinerja yang baik namun memiliki kecepatan kerja yang kurang.

Selain itu, Nadiem mengatakan Kemendikbud saat ini tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri. Salah satu caranya adalah deregulasi dan debirokratisasi.

“Juga arahan Pak Presiden untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain. Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebutkan itu merdeka belajar,” kata dia.

Nadiem mengatakan pihaknya juga akan melakukan penyederhanaan kurikulum. Serta lebih mengutamakan kompetensi daripada sekadar menghafal.

“Dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun asesmen agar beralih kepada yang sifatnya yang lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu perubahan yang akan kita terapkan dan kita sempurnakan,” ujarnya.

Baca  Dana Siswa Rawan di Kota Bandung Belum Bisa Dicairkan

Ujian Nasional untuk 2020 tetap dilaksanakan, namun setelah itu akan berubah. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan Ujian Nasional 2021 akan berbeda dengan saat ini. Tapi ia masih merahasiakan perbedaan tersebut. “Belum bisa disampaikan. Tunggu saja,” kata Ade.

Indra mengatakan urusan pendidikan semestinya bukan hanya soal angka-angka yang dicapai murid, melainkan juga bagaimana pendidikan itu menghasilkan suatu karya. Dengan demikian, hasil karya guru ataupun murid tersebut semestinya menjadi portofolio buat mereka. “Negara-negara lain juga sudah menghapus standardisasi tes model ujian nasional. Ini era portofolio,” ujarnya.

Persoalan ujian nasional sudah lama menuai polemik. Ujian nasional di sekolah dasar dan menengah berkali-kali berganti format dan nama dalam tujuh dekade terakhir. Saat Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, misalnya, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan bahwa ujian nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan murid. Selain berdasarkan hasil ujian nasional, sekolah—melalui rapat dewan guru—berwenang menentukan kelulusan siswa.

Baca  Gubernur Jabar Ridwan Kamil Harap Santri Jadi Ahli Alquran dan Teknologi

Satu tahun berikutnya, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berikhtiar mengembalikan posisi ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Keinginan Muhadjir menuai penolakan dari berbagai kalangan. Hingga Nadiem Makarim menggantikan posisinya pada Oktober lalu, Muhadjir tak berhasil mengubah format ujian nasional tersebut.

Dua pekan setelah menjabat Menteri Pendidikan, Nadiem berencana mengevaluasi ujian nasional. Rencana ini sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo, yang meminta Nadiem merombak kurikulum pendidikan saat ini. “Fungsi dan penyelenggaraan ujian nasional dan zonasi sedang kami kaji,” kata Nadiem.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, mengatakan ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan yang adil bagi semua murid. Sebab, kata dia, siswa yang berada di daerah pelosok tidak memiliki fasilitas belajar-mengajar yang memadai, selayaknya sarana pendidikan di perkotaan.

Related Articles

One Comment

  1. Menurut saya klo memang sarana dan prasarana dikota dan didesa tidak sama berarti itu adalah pekerjaan rumah buat pak menteri, ‘kenapa kok bisa beda seperti itu”?, Menurut saya jelas akan berbeda karena peraturan dr menteri pendidikan mengenai buku pelajaran nya tdk, misalkan contoh peraturan yg harus sama yaitu bahwa buku pelajaran atau buku panduan/paket itu semua sekolah harus sama dengan apa yg dikeluarkan oleh pemerintah” tapi dalam hal percetakannya silahkan bebas dr penerbit manapun asal isinya sama, seperti contohnya waktu jaman dulu, klo sekarang buku paket untuk SD saja sudah berbeda penerbit dan isinya dimasing2 sekolah berarti jelas akan berbeda antara perkotaan dan daerah, sampai guru2 juga bingung dengan aturan menteri pendidikan katanya kurikulum sekarang adalah Kurtilas tapi pas waktu ujian itu kok aturan KTSP yg ditetapkan/dilakukan nah jelas itu saja sdh beda, apalagi sekerang anak2 SMP atau SMA ulangan aja pake aplikasi melalui HP berbasis Android ini kan jelas2 aturan yg dipakai yg mana dan tujuannya juga engga jelas..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close