Bandung RayaPendidikan
Trending

Dana Siswa Rawan di Kota Bandung Belum Bisa Dicairkan

Dana Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) sebesar Rp 109 miliar yang berada dibawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung pada anggaran 2019 tidak bisa dicairkan. Hal tersebut disebabkan penempatan anggaran yang awalnya belanja tidak langsung menjadi belanja langsung sehingga otomatis dana tidak bisa dicairkan.

“Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tidak serius dalam memberikan perlindungan kepada siswa rawan meneruskan pendidikan (RMP). Buktinya ada dana ratusan miliar untuk siswa RMP yang tidak bisa dicairkan, karena kesalahan prosedur,” ujar Achmad dari Wakil DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDIP

Diberitakan sebelumnya, dana untuk siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) sebesar Rp 109 miliar yang dialokasikan Pemkot Bandung melalui APBD belum bisa dicairkan. Hal itu disebabkan adanya kesalahan penempatan pos anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan terkait hal itu. Menurutnya, ada kesalahan dalam penempatan pos anggaran yang harusnya masuk dalam belanja tidak langsung, namun malah masuk ke dalam pos anggaran belanja langsung.

“Kayaknya ini ada sedikit miss. Ada salah penempatan. Dari sebelumnya bantuan tidak langsung itu (bentuknya) pasti hibah. Hibah ini pasti di BPKAD, ini dimasukkan di Disdik masuknya BL (belanja langsung). Di SKPD BL itu tidak boleh bantuan keuangan, itu harus belanja jasa,” kata Ema di Balai Kota Bandung, Jumat (29/11).

Baca  Warga Bandung akan didenda 50 Juta Bila Coba-coba Merokok di Sembarang Tempat

Saat ini, menurutnya dana siswa rawan tersebut masuk ke anggaran Disdik Kota Bandung untuk belanja langsung. Ia mengatakan bantuan keuangan di dinas tidak boleh berbentuk uang. Namun harus berbentuk barang dan jasa.

Sebelumnya, kode rekening bantuan untuk siswa RMP ini, ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA). Namun karena alasan efektifitas, kode rekening dipindahkan ke Disdik.

“Kami akan konsultasi ke BPK dan Kemendagri minggu depan. Saya utus kepala BPKAD dan disdik berangkat untuk mendapatkan kepastian,” katanya.

Ia mengungkapkan, jika berdasarkan ketentuan tidak bisa dipaksakan maka dana tersebut tahun 2019 tidak bisa dicairkan dan akan menjadi silpa. “Kalau tidak bisa dipaksakan, kita mohon maaf dana tersebut tidak bisa dieksekusi,” katanya.

Baca  Nadiem Akan Hapus Ujian Nasional

“Yang saya dengar Rp 109 miliar tidak bisa tereksekusi. Saya berharap kalau ada jalan keluar. Ini tidak berimplikasi (kalau tidak dieksekusi), toh uang ada, sasaran ada hanya persoalan posnya,” katanya.

Ema mengatakan sejauh ini belum ada putusan terkait anggaran tersebut dan masih berproses. “Jadi silpa karena uang tidak tereksekusi,” katanya.

“RMP di Kota Bandung nilainya Rp.162.898.800.000 dan Rp 3,5 miliar diperuntukan untuk penebusan izajah siswa yang belum lulus,” tutur Iwan yang merupakan ketua FAGI

“Hal itu karena, sekolah swasta dan SMA/SMK/MA diminta menerima siswa RMP warga Bandung dengan kompensasi ada bantuan dari pihak Pemkot Bandung, tapi untuk tahun 2019 tidak mampu belum juga direalisasikan,” tegasnya.

Akibat tidak cairnya anggaran itu, membuat  sekolah swasta dikatakan Iwan, tekor karena harus membiayai siswa RMP.

“Kami juga menerima pengaduan jika sekolah swasta mengancam tidak akan menerima Siswa RMP tahun depan seumpama bantuan tidak bisa dicairkan, “tegasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close