EkonomiSeputar Jabarku

Buruh di Jawa Barat Akan Demo Besar dan Mogok Kerja 2 hingga 4 Desember

Buruh di wilayah Jawa Barat siap menggelar aksi besar-besaran dan mogok kerja pada tanggal 2 hingga 4 Desember mendatang. Buruh menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar menetapkan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) 2020 dengan Surat Keputusan. Bukan dengan Surat Edaran, seperti yang dilakukan sekarang.

“Seluruh pimpinan serikat pekerja se-Jawa Barat telah melakukan rapat untuk membahas teknik lapangan. Kami semua sepakat melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 2 Desember 2019 di Gedung Sate, Bandung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad melalui siaran pers, Sabtu (30/11/2019).

Sabilar mengancam bakal menggelar aksi lebih besar di seluruh kawasan industri di Jawa Barat jika Ridwan Kamil tak memenuhi tuntutan. Rencananya, aksi lebih besar akan dihelat pada 3 dan 4 Desember.

“Istilahnya kami akan melakukan mogok daerah. Buruh keluar dari pabrik-pabrik tempatnya bekerja untuk menyampaikan protes,” tuturnya.

Baca  Banyak Program Pemprov Jabar Pakai Bahasa Inggris, Ada Perpres Mau Diganti Pakai Bahasa Indonesia

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Obon Tabroni menegaskan bahwa penetapan UMK dengan surat edaran bersifat tidak mengikat. Tidak seperti melalui surat keputusan.

Terlebih, tidak ada pula kenaikan UMK dibanding tahun sebelumnya.

Ridwan Kamil telah mengganti landasan hukum kenaikan upah untuk mencegah perusahaan yang tak mampu menaikkan UMK gulung tikar atau pindah ke daerah lain. Sebelumnya, aturan berlandaskan SK Gubernur bersifat wajib dan memiliki konsekuensi pidana jika perusahaan tidak menaati.

Wakil Presiden KSPI Obon Tabroni meminta Ridwan adil dan tidak hanya mementingkan pengusaha. Obon mengatakan buruh juga memiliki hak untuk dapat hidup secara laik. “Dampak surat edaran akan ada perusahaan yang sebenarnya mampu bayar UMK tapi tidak menaikkan upah,” ujar Obon.

Baca  Batu-batu Besar Hujani Kampung di Purwakarta, Diduga Akibat "Blasting" PT Mandiri Sejahtera Sentra tak Seuai SOP

Obon menjelaskan UU Ketenagakerjaan sudah mengatur jika perusahaan benar-benar tidak mampu maka penangguhan kenaikan bisa dilakukan. Apalagi bupati dan walikota di wilayah Jawa Barat telah mengirim surat kepada Ridwan agar penetapan upah dilakukan dengan SK.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengganti landasan hukum yang mengatur kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK dari Surat Keputusan Gubernur menjadi Surat Edaran Gubernur.

Ridwan Kamil melakukan itu guna mencegah perusahaan yang tak mampu menaikkan UMK sesuai ketentuan gulung tikar atau pindah ke daerah lain.

“Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps,” ujar Ridwan Kamil akun instagram miliknya yang diunggah Selasa (26/11).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close